KEMANDIRIAN DAN INDEPENDENSI PERS MAHASISWA

Oleh : M. Mukhlis
Fakultas Ekonomi
Semester 3
"Jika dalam memenuhi sifat independen tersebut terkendala kebijakan 
birokrasi kampus, maka Persma harus siap hidup mandiri dengan 
menggandeng erat sponsorship".

Kebebasan pers sejatinya merupakan kebebasan untuk berpendapat dan menyebarkan informasi seluas-luasnya yang disempurnakan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang memberikan keleluasaan untuk semua media pers, sehingga lebih terbuka, interaktif dan kritis.

Ketika masa Orde Baru (ORBA), Pers Mahasiswa (Persma) mampu menjadi media alternatif untuk melakukan kontrol sosial. Orba dengan sengitnya mengeluarkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) untuk mengekang kebebasan pers pada masa itu. Waktu itu kebebasan pers terbelenggu oleh berbagai macam kebijakan-kebijakan pada saat rezim Soeharto. Namun itu semua tidak berlaku bagi Persma karena hanya Persma lah yang bisa bersuara dengan bebas. Namun di era reformasi gairah Persma mulai meredup. Persma tak lagi mampu menjadi media alternatif yang berani bersuara kritis seperti pada masa Orba. Kini, gerak Persma malah terbelenggu dengan kebijakan birokrasi kampus.

Mahasiswa diakui atau tidak, pastilah sejatinya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia yang juga berhak untuk mengeluarkan pendapat maupun pikiran dengan lisan dan tulisan, hal inilah yang kemudian membuka peluang kepada persma agar menjadi pers alternatif yang memberikan wacana yang cerdas kepada mahasiswa. Harapannya, penguasaan opini tak hanya memusat dikalangan kelompok politik dan bisnis saja, tetapi menyeluruh pada semua lapisan masyarakat.

Persma kalah saing dengan pers umum lainnya, Persma layaknya makhluk kecil diantara raksasa perusahaan media pers. Padahal pertumbuhan penerbitan koran di Indonesia pun terbilang cukup tinggi, namun dibalik tumbuh suburnya media pers banyak kalangan yang mempertanyakan kenetralan media-media tersebut karena tak sedikit media yang dikuasai oleh beberapa kelompok politik dan bisnis saja. Hanya sebagaian kecil yang bekerja dengan sehat dan sesuai kode etik jurnalistik.

Ada yang menilai pers terkesan terlalu berani dalam mengungkap kasus yang melibatkan pemerintah dan hingga dianggap mengganggu privasi dan sekelompok golongan, namun disi lain beberapa pihak mendukung transparansi dan segala sesuatu yang disampaikan oleh pers. Persma sekarang tak lagi dianggap khusus atau ekslusif, Persma harus mengacu pada prinsip pengelolaan pers pada umumnya. Meskipun pola pendanaan Persma masih bergantung pada birokrasi kampus, hendaknya Persma tetap independen. Jika terkendala kebijakan birokrasi kampus, maka Persma harus siap hidup mandiri dengan menggandeng erat sponsorship.

Padahal Persma seharusnya memanfaatkan berbagai macam teknologi informasi, ditengah keterbatasan dana yang ada. Persma harus mencoba mengepakkan sayap kearah konvergensi pers umum. Kemajuan teknologi informasi saat ini menjadikan peluang sekaligus tantangan bagi Persma. Saat ini, media cetak kian dijauhi pelanggan dan media elektronik seperti televisi dan cyber (internet) lebih diminati berbagai kalangan. Dengan alasan tersebut bukan tidak mungkin Persma diharapkan semakin gesit memberi sajian informasi kepada mahasiswa, sehingga mampu memberi angin perubahan terhadap lingkungan kampus dalam tempo yang singkat, selain itu Persma akan lebih berani menyuarakan kebenaran dan membela kepentingan masyarakat luas terutama kalangan kampus.

Kompetensi wartawan merupakan hal dasar yang harus dipahami, dikuasai dan dimiliki oleh seorang wartawan tanpa terkecuali aktivis Persma. Persma dituntut melaksanakan tantangan berat ini untuk mencapai derajat perofesional. Memang betul bahwa Persma tak lebih sebagai wadah minat dan bakat mahasiswa dibidang tulis menulis, banyak kalangan yang menilai Persma belum profesional. Persma layaknya tempat berlatih mahasiswa sebelum mereka terjun ke dunia wartawan profesional. Namun pada kenyataannya, jurnalistik haruslah memiliki kompetensi dan profesionalisme yang didasarkan kode etik jurnalistik. Sehingga mau tidak mau, Persma harus berjuang menjadi wartawan dan pengelola Pers yang profesional.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s