Jangan Sebatas Wacana Atau Slogan Politik

Oleh : Febry (Ekonomi Manajemen)

Dalam analisis Ekonomi dan Ekonomi politik, apa yang disebut Ekonomi kerakyatan lebih dikenal dengan sebagai pro-poor groowth (kebijakan pertumbuhan ekonomi yang bepihak kepada masyarakat miskin.

Asal-usul kebijakan ekonomi ini berasal dari kegagalan pendekatan yang mengutamakan pertumbuhan dan mengabaikan distribusi. Kebijakan ekonomi ini pada tahun 1970-an ketika Cheney dan mengenalkan konsep “Pertumbuhan dengan Pemererataan” dan pada tahun 1990-an Bank Dunia mengadopsi model tersebut dan memberikan nama broad-based growht ( pertumbuhan dengan basis yang luas).

Saling terkait dalam pertumbuhan yang berpihak kepada rakyat miskin itu adalah elemen yang paling penting. Pertumbuhan, kemiskinan, dan ketimpangan melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih berpihak secara jelas dengan melibatkan masyarakaat miskin dalam kegiatan ekonomi, supaya mereka mendapatkan manfaat dari kegiatan ekonomi. Kebijakan ini memerlukan dukungan yang kuat karena biasanya menyangkut sektor public yang menyedot dana besar seperti bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, akses kredit atau modal, dan promosi UKM.

Kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi dengan istilahnya “jauh panggang dari api”. Rakyat tidak mendapat hak untuk kebutuhan akan kehidupanya, sehingga banyak kesenjangan antara orang besar dan orang kecil atau orang kaya dengan orang miskin. Terbukti banyaknya orang yang tidak sekolah, bertambahnya orang miskin, dan angka pengangguran yang semakin tinggi.

Kebijikan ekonomi berpihak kepada rakyat miskin jika pemerintah memberikan alokasi lebih banyak dalam bidang pendidikan dan juga secara khusus menyusun kebijakan pendidikan bagi masyarakat miskin, dapat di katakan pemerintah sudah mengadopsi kebijakan yang memihak kapada rakyat miskin. Masyarakat miskin mesti dijalankan dengan serius bukan sekedar wacana atau slogan politik.

Dalam bukunya yang berjudul Politik Ekonomi Kerakyatan (2004), Sarbini Sumawinata menjelaskan bahwa pemerintah dan elit politik semestinya mengayomi masyarakat. Namun kenyataannya, pemerintah sibuk dengan urusan masing-masing. Masalah datang terus-menerus tak kunjung selesai dan tidak mampu di tuntaskan mulai dari Lumpur Lapindo Sidoarjo, Bank Century, Mafia pajak, Bibit-Chandra dan masih banyak lagi yang belum disebut.

Saya kira, dalam pendekatan politik tidak mudah untuk mengimplementasikan apa yang kita sebut ekonomi kerakyatan. Dalam politik, rakyat atau dalam bahasa demokratis disebut kerakyatan tidak mengenal keberpihakan pada satu kelompok tertentu. Sebab dalam terminologi politik rakyat atau kerakyatan memiliki hak dan kewajiban sama. Bahwa kaum pedagang (kecil), nelayan, buruh, petani, harus diperjaungkan dan menikmati pembangunan adalah salah satu keharusan sebagaimana kelompok atau bagian masyarakat lainnya.

Rasanya tidak pada tempatnya kalau ekonomi kerakyatan hanya dijadikan sebagai “mantel politik” untuk menarik simpati rakyat dengan jargon “populis” tanpa ada agenda ekonomi konkrit yang menyentuh sendi-sendi dasar ekonomi bangsa secara holistik.

Saya kira, apa yang kita sebut sebagai ekonomi kerakyatan jangan hanya sebagai slogan politik saja, yang digunakan untuk menarik dukungan dari masyarakat. Rakyat butuh pemimpin yang adil dan jujur serta sesuai kata dengan perbuatan, rakyat telah jenuh menghadapi gejolak hidup. Rakyat butuh kesejahteraan dan keadilan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s